ACTOR NETWORKS THEORY FORMULASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) GUNA MENDUKUNG PARIWISATA KOTA SURAKARTA

Abstract

Kota Surakarta yang lebih populer dengan sebutan Kota Solo merupakan destinasi utama wisata di
Jawa Tengah. Kota Solo telah mencanangkan diri sebagai Kota MICE, disamping tetap fokus pada wisata
leasure yang sedang melambat. Salah satu persoalan yang dihadapi dan dapat menimbulkan image negatif
adalah banyaknya PGOT. Diperlukan kebijakan penanganan PGOT yang ideal dan dapat menampung semua
aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi pemerintah dan muatan politis perlu
dibangun sebuah jejaring kebijakan. Actor Networks Theory dikembangkan oleh Michel Callon, Bruno Latour
dan John Law, yang berpendirian bahwa masyarakat bukan hanya sekedar berisi individu-individu serta norma
yang mengatur kehidupan mereka tetapi mereka bergerak pada sebuah jaringan, baik manusia subyek maupun
obyek yang mungkin merupakan benda mati. Metode yang digunakan adalah pendekatan diskriptif kualitatif,
lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang diteliti, juga dimaksudkan
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik. Jejaring aktor
perumusan kebijakan penanganan PGOT Kota Surakarta seharusnya terformulasikan dengan
mengakomodasikan kepentingan para pihak yang terkait. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi manfaat
bagi kepentingan publik akan tetapi juga mengakomodasi sisi kelompok sasaran dengan menjunjung tinggi
harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Dalam implementasinya perlu daya terutama dalam penegakan
sanksi. Secara terus menerus perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat.