IMPLEMENTASI PASAL 24 NOMOR 7 TAHUN 2013 PERATURANDAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN (Study Kasus Di Kampung Dalem)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG KEHILANGAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILU

PEMBERIAN PENGGANTIAN KERUGIAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KULON PROGO SOLO-YOGYAKARTA BERDASARKAN PERPRES 71 TAHUN 2012

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUALTERHADAP ANAK (PEDOFILIA) BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) STUDI PUTUSANPENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 594/PID.SUS/2018/PN SMG

PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP PERKARA KEALPAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 ( Studi Kasus Putusan Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD )

KENDALA PENGAJUAN STATUS HAK MILIK RUMAH TINGGAL DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PERUM PERUMNAS KOTA SEMARANG

KESELARASAN PENGGUNAAN BIG DATA DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG SIDINGPUANG

PENEGAKKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG 14 TAHUN 2008 MENGENAI SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

ANAYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN

PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

AKTA PERDAMAIAN PERKARA WANPRESTASI YANG BERKEKUATAN HUKUM

EFEKTIFITAS LAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI SATLANTAS POLRESTABES SEMARANG

TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING)

TINJAUAN UNDANG - UNDANG NO.18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL GUNA TERWUJUD PERADILAN YANG BERSIH DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PELAKSANAAN ROYA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, EFEKTIFKAH?

PENYELESAIAN KREDIT MACET PT. BPR ARTO MORO SEMARANG MELALUI  EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI KONSUMSI OBAT MENGANDUNG NDMA DI KOTA SEMARANG   

PEMBERIAN HAK ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG

PENELANTARAN ISTRI OLEH SUAMI MERUPAKAN TINDAK PIDANA  

PENYEBARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM SEMARANG BARAT DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

PERLINDUNGAN DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DEPO AIR MINUM ISI ULANG YANG HAKNYA DILANGGAR DI KOTA SEMARANG

PENERAPAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA N 3 SEMARANG 

ORDER FIKTIF TERHADAP DRIVER GOJEK DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA 

PERLINDUNGAN PENUMPANG KECELAKAAN KERETA API DI DAERAH OPERASI 4 SEMARANG

UPAYA PENCEGAHAN DAN SOLUSI TERHADAP TIMBULNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN GIDUP DARI BUANGAN LIMBAH INDUSTRI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI REMAJA DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG

KAJIAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU DI KOTA SEMARANG

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR IZIN EDARNYA DI BPOM SEMARANG

 AKIBAT HUKUM PENGUNDUHAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DAN PERLINDUNGANNYA

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN (BULLYING) ANAK DIBAWAH UMUR

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang Barat)

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN YANG TIDAK BERDAMPAK PENTING YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL (Studi PT. Hadi Putra Makmur Kota Semarang)

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR ( Studi Perkara No.18/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smg )

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG SEBAB-SEBAB ORANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan PN Demak No.115/Pid.Sus/Dmk 10 Agustus 2016

TANGGUNG JAWAB ATAS KETERLAMBATAN, KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN PENGIRIMAN BARANG DI PT. PANDU LOGISTICS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KABUPATEN DEMAK

PUTUSAN LEPAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI UU NO. 31 /1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Perkara No. 942/ Pid. B/2005/PN.Smg Jo.Putusan Kasasi No.898 K/Pid.Sus /2008)

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TERHADAP PENEMPATAN PEDAGANG PASAR PETERONGAN

PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SEMARANG

TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS MELALUI AJUDIKASI BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU PADA MEDIA INTERNET (Kajian Yuridis Sosiologis)

ASPEK HUKUM GADAI DEPOSITO PADA BANK  OLEH PIHAK KE TIGA

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DARI USAHA PETERNAKAN AYAM DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA CANDIREJO MOJOTENGAH WONOSOBO

PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) YANG DILAKUKAN OLEH BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

AKIBAT HUKUM FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN PADA BPR WELERI MAKMUR SEMARANG

BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP  DI PENGADILAN

ANALISIS POLITIK KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA

ASPEK HUKUM KEPALITIAN KOPERASI (Studi Kasus Putusan No. Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.P)

GANTI RUGI PEMRAKARSA TERADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP BATIK SEMARANG

TINJAUAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BPJS DI SEMARANG TERKAIT KECELAKAAN KERJA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

ASPEK HUKUM HAK PENGUASAAN DAN PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI DESA KREAMAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG UNDANG METROLOGI LEGAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA SEMARANG

PENEMUAN HUKUM UNTUK MENEGAKKAN UNDANG UNDANG PORNOGRAFI

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL LABORATORIUM KESEHATAN SARANA MEDIKA

TINJUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILLEGAL IMPOR CINA DI KOTA SEMARANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERBANKAN DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 54/PID/2015/PT.DK)

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS (PT. MARIMAS SEMARANG)

FAKTOR FAKTOR PENYELESAIAN DAN PENYELAMATAN PINJAMAN (KREDIT MACET) DI KOPERASI ARTHA SEJATI SEMARANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KARTU BRIZZI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENELANTARAN ANAK SEBAGAI JENIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

RESIKO YURIDIS ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENSIUN DINI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG

FUNGSI DAN PERAN BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG

PERLINDUNGAN ANAKN TERHADAP PEMUATAN GAMBAR GAMBAR PORNO DI MEDIA ONLINE

TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENANGKAPAN KEPITING BERTELUR DI DUSUN MENCO KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (T.T.P.O) (STUDI PUTUSAN NOMOR 632 K/PID.SUS/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 1447 K/PID.SUS/2016)

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA