STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM UPAYA MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

  • Alvianita Gunawan Putri
  • Ardian Widiarto
  • Musyafa Al Farizi

Abstract

The purpose of this research is to analyze the efforts of the Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes to obtain an Unqualified Opinion (WTP) on the Government Financial Report (LKPD). This study uses a qualitative approach with descriptive methods. This study used a SWOT analysis and data collection was carried out by in-depth interviews and was supported by observation, documentation and triangulation.  Based on the processed data, it can be concluded that in the strength factor, the highest average is the commitment and high integrity of the Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes and the Board of Institution Leaders, with a value of 7.9. The lowest average value is on the weakness factor, the area of Brebes Regency so that the total assets are larger and more complex, with a value of 6.0. The highest average value is on the opportunity factor in (Bimtek) and socialization from the central government with a value of 7.7. The lowest average value on the threat factor (Threat), the culture of the community that does not consider education is important, with a value of 6.1. The SO strategy gets the highest score of 4.17, so it can be said that the SO strategy are the best alternative.

 Keywords: Opinion, Regional Government Financial Statements, Unqualified Opinion (WTP)

References

Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) BPK RI Semester I Tahun 2020. Semarang : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Brebes Dalam Angka 2020. BPS. Brebes.

Bastian, Indra. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 1. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Harini, D., Riono, S. B., & Syaifulloh, M. 2020. Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes. Syntax, 2(3).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta : IAI.

Kristiana, A. 2020. Analisis pengelolaan barang milik daerah (bmd) pada rumah sakit umum daerah brebes di kabupaten brebes: studi kabupaten brebes. Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal, 9(1), 38-44.

Maemunah, M. 2020. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018). (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis).

Moleong, J, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. 2014. Auditing. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26 Oktober 2007. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 086 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017. 15 September 2017. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 096 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes. 31 Oktober 2017. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 49 Tahun 2017 Pedoman Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes No. 92 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 2017. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes

Peraturan Bupati Brebes Nomor 50 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Draft 2020. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 56 Tahun 2019 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 2019. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah.21 Mei 2019. Pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.

Putri, A. G. (2017). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Brebes. Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 6(2).

Rangkuti, Freddy. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Setyawati, H. 2018. Strategi Pencapaian Opini Wtppemerintah Kabupaten Bondowoso Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 11(3), 350-365.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 30 Oktober 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 19 Juli 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara.28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17. Jakarta.

Published
2021-07-15
How to Cite
Putri, A., Widiarto, A. and Al Farizi, M. (2021) “STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM UPAYA MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)”, Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 10(1), pp. 36 - 50. doi: 10.35315/dakp.v10i1.8540.