CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Elen Puspitasari
Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang

Abstract

The purpose of this conceptual paper is to develop a discussion expounding the Islamic perspective of corporate governance in Islamic Financial Institutions in Indonesia as a special case of a broader decision-making theory that uses the premise of Islamic overview. This paper discuses, in the light of a sample survey of Islamic Financial Institutions in Indonesia, the measures that need to be taken to improve the overall corporate governance in these institutions. Corporate Governance is defined as a set of relationships between a company’s management. They are Board of Directors. Is shareholders and other stakeholders which provides the structure through which: (1) the objectives of the company are set and (ii) the means of attaining those objectives and monitoring performance are monitoring determined. Since the effective performance of the mechanisms and tools of corporate governance as well as the establishment of shared institutions will take place gradually over a period of time, the Islamic financial system will evolve only gradually. This need for a gradual approach should not, however, be taken as a license for doing nothing to enable the system to expand and improve rapidly to be able to meet successfully the challenges that it faces.

Key Words:  corporate governance, islamic financial institutions and performance monitoring.

Pendahuluan

Serangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama beberapa dekade terakhir ini, telah menuntut terbentuknya suatu perubahan rancangan sistem yang baru. Berbagai pendekatan dalam diskusi dan forum-forum internasional telah menemukan suatu titik kesimpulan; bahwa karakterisitik utama dari perancangan system yang baru tersebut adalah pengembangan corporate governance yang didukung oleh regulasi dan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian (Chapra dan Ahmed, 2008). 
Semua sistem keuangan harus menerima kenyataan bahwa pemilik dana selalu mempunyai tujuan atas dananya tersebut; para nasabah tidak akan menyimpan dananya di bank, jika tidak ada jaminan keamanan dana yang disimpan, pendapatan return yang kompetitif, pelayanan yang memuaskan, dan kemudahan-kemudahan dalam meng-akses informasi yang berkaitan dengan dana simpanan. Di sisi lain, bank juga tidak akan menyalurkan dana kepada masyarakat tanpa adanya jaminan pengembalian dengan tingkat return yang kompetitif. Untuk memastikan terpenuhinya semua tujuan tersebut, serta untuk menciptakan kesehatan dan stabilitas system keuangan, perhatian terhadap peningkatan corporate governance merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.
 Faktor lain yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, yaitu dengan menginjeksikan aplikasi disiplin yang melekat dalam sistem keuangan untuk memastikan bahwa ekspansi kredit yang dilakukan tidak menyimpang dari kondisi riil perekonomian. Kredit untuk tujuan yang tidak produktif dan spekulatif juga harus diminimalisir. Sistem keuangan Islam lebih mengedepankan penerapan akad penyertaan modal (mudharabah atau musyarakah) atau model pembiayaan berbasis profit and loss sharing daripada sistem utang. Sistem utang dalam sistem keuangan Islam diaplikasikan dalam model pembiayaan berbasis jual beli (murabahah, ijarah, salam, dan istishna) untuk pengadaan barang dan jasa, dimana dalam model-model pembiayaan tersebut pemilik modal juga harus ikut menanggung risiko sebagai imbalan atas keuntungan yang didapatkan.

Corporate Governance
Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Pada prinsipnya Corporate Governance menyangkut kepentingan para pemegang saham; perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham; peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam corporate governance;  transparansi dan penjelasan;  serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit. 
Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berikut ini adalah berbagai pengertian dari Corporate Governance :
1.	Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. (Malaysian Finance Committee on Corporate Governance, February 1999 dalam Chapra dan Ahmed, 2008)

􀂄 Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI dalam makalah Corporate Governance di Indonesia).

2.	Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002).

Prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya corporate governance yang baik adalah : 
1)	Transparancy (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
2)	Accountability (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
3)	Responsibility (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.
4)	Interdependency (kemandirian), mendirikan institusi yang bias mengawasi berjalannya sistem; Independensi Direksi dan Komisaris; Direktur Independen Perusahaan Tercatat wajib memiliki Direktur Independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Direksi; Komisaris Independen Perusahaan Tercatat wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen; Komisaris Independen berwenang membentuk dan memimpin Komite Audit. Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) Setiap Perusahaan Terbuka harus mengangkat seorang Sekretaris yang benar-benar dapat memastikan bahwa perusahaan  telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku
5)	Fairness (keadilan – kewajaran), menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

Lembaga Keuangan Islam (Syariah)
Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society ( sejenis koperasi di Inggris) , Credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2(dua) kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain).
Lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan . Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. 
Lembaga keuangan Islam pernah berkembang pesat di sejumlah Negara pada masa keemasan peradaban Islam, namun akibat adanya kolonialisme di sejumlah Negara muslim yang mengakibatkan keruntuhan, dan baru dapat bangkit kembali setelah Negara-negara tersebut meraih kemerdekaan. Beberapa lembaga keuangan syariah telah tumbuh di seluruh penjuru dunia sejak 25 tahun (Chapra dan Ahmed, 2008). Pada saat yang sama bank-bank umum (konvensional) juga telah membuka windows syariah untuk memobilisasi danadari masyarakat muslim. Meskipun masih dalam tahap evolusi, bank-bank tersebut telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, bahkan telah memiliki ceruk pasar di sector keuangan negara-negara muslim, meskipun dalam ukuran yang masih sangat kecil, terlebih apabila dibandingkan dengan sector keuangan internasional yang sangat mapan.
Suatu illustrasi di bawah ini mengenai  fenomena pertumbuhan sistem lembaga keuangan Islam di Indonesia pada sektor industri perbankan syariah;
•	Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Ramzi A Zuhdi mengatakan, “saat ini bank-bank syariah tidak lagi mengejar target pangsa pasar, tetapi lebih focus ke pertumbuhan minimal 25 persen.” Aset perbankan syariah sampai semester terakhir 2008 mencapai Rp 45,9 triliun, lebih tinggi dari akhir tahun lalu Rp 37.7 triliun, naik disbanding akhir tahun 2007 sebesar Rp 27,9 triliun. Total pembiayaan pada September 2008 mencapai Rp 33,6 triliun, naik dari Rp 28 triliun pada akhir 2007. Secara keseluruhan ada perkembangan yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah tahun ini.
•	Kepala Divisi Riset dan Proyek Manajemen Karim Consulting, Alfi Wijaya memprediksi sector perbankan syariah mampu mencapai 3,5 hingga 4 persen dari total asset Rp 70 triliun; dan dalam semester pertama 2009, bank-bank syariah baru yang akan bermunculan memasuki masa persiapan, sehingga pertumbuhan baru akan berjalan di semester kedua.
•	Wadirut BCA, Jahja Setiaatmadja menyebutkan BCA sudah mengambil ancang-ancang dengan mengakuisisi seluruh saham PT Utama International Bank (UIB) senilai Rp 242 miliar pada bulan November lalu. BCA kemudian akan mengkonversi UIB menjadi bank umum syariah. 
Konsep keuangan syariah yang mula-mula muncul sebagai wacana pada dasa warsa 1930-an di berbagai wilayah dunia Islam yang pada waktu itu hamper seluruhnya masih berada di dalam genggaman penjajahan Barat, kini telah menjalar ke seluruh dunia di lima benua. Dalam fase pembentukan citra diri (formative stage) seperti sekarang ini, Lembaga Keuangan Islam sangatlah memerlukan upaya-upaya intelektual yang cerdas, kreatif, dan segar dari para pakar, pengambil kebijakan dan pelaku bisnis agar system ini dapat mengadopsi elemen-elemen positif dari lingkungan di mana ia tumbuh dan dibesarkan.
Lembaga Keuangan Islam (LKI) secara filosofis berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Perbedaan ini bisa ditemukan dengan mudah dalam visi dan misi-nya. Meskipun semua alasan yang mendasari terbentuknya (LKI) tidak dapat lepas dari tujuan-tujuan material seperti memperoleh keuntungan yang maksimal, namun hal itu tidak dapat ditempuh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Kendati Sumber Daya Insani (SDI) yang bekerja dalam LKI harus tetap mengedepankan kepentingan institusi, namun hal itu tidak boleh menimbulkan dampak buruk yang secara sistematis merusak moral dan komitmen ibadah mereka.  
Lembaga Keuangan Islam, Reksadana Syariah seriang disebut dengan unit trust, mutual fund, investment fund. Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Dalam Pasar Modal Syariah, instrumennya harus bebas dari unsur riba, maisir dan gharar. 

1.	Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah
Penerapan Corporate Governance yang efektif sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan system keuangan Islam, tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan semua stakeholder secara adil. Tanpa adanya penerapan corporate governance yang efektif, LKI akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan LKI akan corporate governance menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, di mana permasalahan ini akan mengikis kemampuan LKI dalam menghadapai tantangan jangka panjang. Dengan demikian, adalah suatu keharusan bagi LKI untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.
Gambar 1
Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

	Dewan direksi harus mampu merumuskan strategi agar bisnis dapat berjalan secar efektif dan efisien sejalan dengan turbulensi kondisi internal dan eksternal. Dengan demikian, anggota dewan direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Dewan direksi bertanggungjawab atas beberapa fungsi manajemen tanpa harus terlibat secara langsung dalam operasional LKI. Dewan direksi harus memiliki agenda pertemuan rutin dengan seluruh komponen perusahaan, serta memiliki fungsi control yang efektif. 
	Dewan direksi memiliki fungsi utama dalam manajemen, yakni menetapkan tujuan stratejik dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan LKI. Kewajiban dan tanggung jawab otoritas pengambilan keputusan untuk masing-masing level manajemen harus ditentukan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan direksi. Dewan direksi juga memiliki kewajiban untuk menjaga transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan yang mengacu pada standar operasional Lembaga Keuangan Syariah yang ditentukan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Service Board (IFSB), ataupun atas otoritas pengawas.
	Dewan direksi tidak akan mampu menjalankan tanggung jawabnya secara efektif tanpa didukung oleh system control internal yang bagus, prosedur akuntansi yang relevan, audit internal dan eksternal yang efektif, manajemen risiko yang efisien, memiliki aturan cheks and balances, serta adanya perangkat regulasi dan prosedur yang komprehensif. Dewan direksi tidak mungkin akan bisa melakukan semua tugas tersebut secara efektif, jika mereka hanya mengedepankan self interest dan mengabaikan kepentingan para stakeholder yang meliputi para pemegang saham, depositor, pegawai ataupun pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, kehadiran otoritas pengawas dan auditor eksternal adalah sebuah keniscayaan guna mendorong dan memastikan dewan direksi untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang telah dihapuskan.

Gambar 2
Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

2.	Lembaga Pendukung bagi Efektivitas Corporate Governance
Salah satu lembaga pendukung yang dibutuhkan bagi efektivitas corporate governance adalah lembaga rating kredit; yang bertugas untuk merating lembaga keuangan Islam (termasuk perbankan syariah) berikut para counterpart-nya. Kebanyakan negara-negara muslim saat ini tidak memiliki lembaga rating kredit, seperti kamar dagang atau asosiasi usaha yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung struktur sosio ekonomi suatu negara. 
Sebagai contoh; pada saat ini terdapat The International Islamic Rating Agency (IIRA)  yang didirikan di Bahrain. Lembaga ini menjalankan beberapa fungsi, termasuk melakukan rating terhadap perusahaan public dan swasta yang mengeluarkan instrument kredit, dengan melihat kekuatan financial, risiko fidusia dan kelayakan kredit. Kemudian menguji kesesuaian instrument tersebut dengan norma-norma syariah, dan biasanya lembaga ini memiliki dewan syariah yang akan memberikan opini terkait dengan instrument yang ada. Tugas IIRA akan melengkapi tugas AAOIFI untuk menetukan standar kecukupan disklosur; IIRA juga akan membantu pembentukan pasar modal internasional bagi instrument keuangan Islam.
Hal lain yang juga diperlukan oleh system keuangan Islam adalah membentuk pasar keuangan Islam. Tidak adanya pasar sekunder bagi instrument keuangan Islam, tentu akan menciptakan kesulitan bagi lembaga keuangan Islam untuk mengelola kebutuhan likuiditasnya. Diperlukan suatu keputusan yang mendasari dan merekomendasikan terbentuknya tiga institusi yang meliputi Islamic Financial Service Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan Liquidity Management Centre (LMC).
IFSB akan menjalankan peran dalam menentukan standar regulasi dan pengawasan serta standar kehati-hatian bagi lembaga keuangan syariah. Jika terdapat kesamaan standar, tentu akan mempermudah tugas para regulator dan pengawas di negara-negara muslim (termasuk Indonesia), karena mereka akan memiliki standar dan prinsip-prinsip pokok regulasi dan pengawasan yang sesuai dengan norma syariah, yang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan bisnis yang ada.
IIFM akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah sebagai alternative atas pasar keuangan konvensional. Hal ini akan mendorong timbulnya kerjasama keuangan di anatara negara-negara muslim dan lembaga keuangan untuk melakukan pengembangan produk dan melakukan penyesuaian praktik perdagangan. Tentu saja hal ini akan menjadi katalisator bagi pengembangan instrument keuangan yang sesuai dengan norma-norma syariah.
LMC akan membantu operasional IIFM dalam memfasilitasi terbentuknya pasar uang yang memungkinkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengelola asset dan liabilitasnya secara efektif. Dalam jangka pendek, hal ini akan mendorong terciptanya kesempatan investasi yang sesuai syariah dengan menyediakan likuiditas, transaksi perdagangan, instrument beragun asset (sukuk); dimana lembaga keuangan ini dapat menginvestasikan kelebihan likuiditasnya. 
Pembentukan ketiga institusi di atas secara bersama-sama akan membantu menghapus pengalaman suram yang pernah dihadapi lembaga keuangan Islam akibat tidak adanya standar istilah dan instrument serta tidak adanya asset perdagangan yang sesuai syariah dalam pasar sekunder. 

Kesimpulan

Corporate Governance telah memberikan harapan yang cukup besar bagi system keuangan konvensional dalam beberapa decade terakhir sebagai akibat adanya ketidakstabilan keuangan. Corporate Governance menjadi penting bagi system keuangan Islam, sehingga penting kiranya bagi dewan direksi dan senior manajemen untuk lebih efektif lagi dalam kinerja dan tanggung jawabnya. Beberapa sarana pendukung corporate governance yang terpenting adalah control internal, manajemen risiko, transparansi, akuntansi dan disklosur pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, regulasi dan pengawasan yang prudent. 
Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, sudah mulai menerapkan system keuangan Islam dalam Lembaga-lembaga Keuangan yang berbasiskan pada syariah, oleh karenanya dihadapakan dengan sejumlah tantangan, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan jika ada kerjasama antara lembaga keuangan syariah, pihak regulator dan ulama. Beberapa consensus, bias dibangun di antara mereka, dengan saling bergandengan tangan untuk lebih memainkan peran dalam usaha pengembangan lembaga keuangan syariah. Fenomena lembaga keuangan Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan; dapat dilihat dari sector industry perbankan; dimana hampir semua bank-bank umum konvensional telah menyiapkan ekspansi bisnis di bidang perbankan syariah. Begitu pula dengan peran pemerintah yang terlihat sangat mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah dengan membentuk badan-badan regulator pada unit-unit usaha syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdul Gafoor, A.L.M., 1995. Interest-free Commercial Banking. Groninigen, The Netherlands: Apptec Publications.
Ahmed, Z., lqbal, M., and Khan, M. f., 1983. Money and Banking in Islam. Jaddah: international Centre for Research in Islamic Economics, King Abdual Aziz University. 
Algaoud, L. M. and Lewis, M. k., 1997. Bahrain as an International Centre for Islamic Baking, Proceedings of international Conference on Accounting, Commerce & Finance. The Islamic Perspective, University of West Sydney, Macarthur. 
Chapra, M Umer., Ahmed, Habib, 2008. Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah , Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. 
Donna, Duddy Roesmara, 2006. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia, FE UGM: Yogyakarta. Tesis. 
Encyclopedia of Corprate Governance. 2001. What is Corporate Governance. 11 July (www..encycogov.com)
Makalah Seminar Corporate Governance di BUMN Indonesia, Kementrian BUMN, 2007.
Richard G. Sloan, 2000, Financial accounting and corporate governance  : School of Business Administration, University of Michigana discussion.
Schaik, D., 2001. “Islamic Banking”, The Arab Bank Review, 3 (1): hal. 45-52. 
Sudarsono, H., 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Penerbit Ekonisia: Yogyakarta. 
Tim BEINE WS, 2004, “Apa Itu Bank Syariah”, BEI NEWS Edisi 18 Tahun V, Januari-Februari.